Populisme dan Klientelisme

P
[vc_row][vc_column][vc_column_text css_animation=”fadeIn”]Strategi pemenangan kandidat melalui strategi populisme dan klientelisme merupakan hal yang telah terjadi di berbagai negara di dunia. Strategi ini menjadi strategi yang cukup efektif untuk menggalang dukungan dari pemilih, terutama dari pemilih dari segmen menengah dan bawah. Kelompok masyarakat miskin secara spesifik memiliki karakteristik yang rentan terhadap praktik-praktik mobilisasi pemilih menggunakan alat tukar, yang berupa uang ataupun program distribusi kesejahteraan sosial. Hal ini diperkuat dengan studi Abramo yang menyatakan bahwa pada kasus pemilihan umum di Brazil, konsentrasi-konsentrasi terjadinya mobilisasi pemilih menggunakan alat tukar muncul di kantong-kantong tempat tinggal masyarakat yang miskin dibandingkan dengan di daerah hunian orang kaya.

Schaffer dan Schedler memaparkan secara harafiah bahwa, konsep mobilisasi pemilih dengan alat tukar melibatkan “pasar dukungan politik” (electoral market) dengan “pembeli suara” (vote buyers) memberikan barang atau jasa yang diinginkan oleh penjual suara (vote sellers) dan penjual suara menyerahkan suaranya sebagai wujud imbalan atas barang atau jasa yang telah diterimanya. Pasar dukungan politik mencakup dua jenis, yaitu pasar barang-barang privat yang dipertukarkan dengan suara pemilih (private-goods electoral markets) dan pasar barang-barang publik dipertukarkan dengan suara pemilih (public-goods electoral markets). Secara spesifik, populisme dan klientelisme sangat dapat terjadi dalam area public-goods electoral markets.
Penggunaan program sosial sebagai public-goods, yang termanifestasi di dalam janji distribusi perlindungan sosial, justru merupakan strategi yang ampuh untuk membolisasi dukungan dari pemilik pemilih miskin. Hal ini sudah terjadi dibeberapa kasus pemilihan umum, terutama di Amerika Latin. Beberapa studi membuktikan bahwa program sosial telah dimanfaatkan oleh politisi untuk memenangkan perebutan suara dalam pemilihan umum. Studi Stokes dan Sugiyama membuktikan secara eksplisit bahwa program-program sosial di Amerika Latin digunakan untuk praktik klientelisme presiden yang berkuasa untuk membeli suara pemilih dan memenangkan pemilu. Dalam kasus pemilihan umum di Indonesia juga tidak luput dari praktik-praktik pembelian suara melalui program sosial. Studi yang dilakukan oleh Aspinall, dan Mietzner menyimpulkan bahwa program BLT, yang merupakan bagian dari program sosial untuk penduduk miskin era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), telah membantu SBY memenangkan pemilihan umum presiden tahun 2009.

Pada kasus praktik mobilisasi pemilih di Indonesia, tidak hanya SBY yang berusaha untuk memenangkan suara pemilih miskin melalui distribusi program sosial, namun juga Joko Widodo pada Pemilihan Presiden tahun 2014. Pada pemilihan umum presiden tahun 2014 di Indonesia, Joko Widodo dan Jusuf Kalla di dalam kampanyenya mengusung dua program sosial yang akan didistribusikan jika mereka memenangkan pemilihan umum 2014. Kebijakan tersebut adalah Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat. Dua program sosial tersebut tercantum di dalam Nawa Cita pasangan Joko Widodo, dan Jusuf Kalla, serta diposisikan sebagai jargon kampanye dalam kontestasi Pemilihan Presiden 2014.

Strategi yang dilakukan oleh Joko Widodo jauh berbeda dengan yang dilakukan SBY, meskipun sama-sama menggunakan program sosial. Joko Widodo membangun populismenya sejak muncul pada kontestasi politik Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012. Mulai dari strategi pemenangannya, Joko Widodo telah dikemas sebagai figur yang berpihak pada rakyat dan diperkuat dengan janji distribusi kesejahteraan berupa Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Sehat. Gaya blusukan, gaya berpakaian, hingga wajah menjadi bahan kampanye mesin politik pendukung Joko Widodo untuk membuat populisme Joko Widodo didukung oleh lebih dari 50% pemilih di DKI Jakarta. Strategi ini menggabungkan populisme figur dan jejaring klientelisme yang dibangun oleh mesin partai sehingga pemilih teragitasi untuk mendukung Joko Widodo. Pemilih tidak hanya diberikan pemenuhan kebutuhan hidup, namun juga diberikan perasaan sama-sama berjuang karena kehadiran Joko Widodo ditengah masyarakat, serta simbol-simbol Joko Widodo yang hadir di tengah masyarakat. Hal ini membuat Joko Widodo menjadi figur fenomenal hingga memiliki elektabilitas yang sangat tinggi dibanding politisi senior lakinnya.

Pada Pemilihan Presiden tahun 2014, Joko Widodo yang masih menjadi figur fenomenal kembali menggunakan populismenya sebagai figur yang berasal dari rakyat untuk memenangi hati pemilih nasional. Figur Joko Widodo yang sederhana dan merakyat kembali diperkuat dengan adanya janji-janji distribusi kesejahteraan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat miskin. Tidak berhenti pada diskursus pemenuhan kebutuhan hidup, namun mesin politik Joko Widodo terus melakukan hegemoni terkait figur Joko Widodo serta melakukan mobilisasi jejarjing yang dimiliki. Mesin politik dalam hal ini gencar untuk menghadirkan Joko Widodo di tengah-tengah masyarakat, bahkan pada masa kampanye yang tidak banyak dilakukan di DKI Jakarta, mesin politik Joko Widodo kembali menghadirkan simbol-simbol yang mengingatkan pemilih terhadap figur Joko Widodo demi meningkatkan keberhasilan strategi agitasi pemilih.

Proses agitasi dapat dilakukan karena pergerakan mesin politik pendukung Joko Widodo cukup masif. Mesin politik PDIP misalnya, mampu menyentuh akar rumput masyarakat telah bergerak secara door-to-door untuk mempengaruhi perilaku pemilih. Pergerakan mesin politik PDIP di akar rumput terbantu dengan relasi yang telah dibentuk sebelum masa kampanye. Kader atau pengurus struktur PDIP yang ada di akar rumput diwajibkan untuk mengambil peran di dalam masyarakat, dalam hal ini, kader PDIP banyak membantu masyarakat untuk mendapat akses kebijakan, seperti pembuatan SKTM, advokasi pembuatan kartu anggota JKN, dan pelayanan masyarakat lainnya. Hal ini membuat kader PDIP di akar rumput mampu memiliki relasi secara personal dengan pemilih, sehingga mobilisasi politik di akar rumput dapat lebih mudah dilakukan saat kampanye.

Pada sisi yang lain, fenomena relawan menjadi hal krusial lain yang menentukan kemenangan Joko Widodo. Organisasi relawan yang telah eksis dan berkembang, maupun yang diinisiasi oleh peranan partai politik membuat daya jangkau mesin politik Joko Widodo mampu menjangkau pemilih yang tidak mampu dijangkau oleh partai politik. Pergerakan mesin politik Joko Widodo menjadi lebih cair karena tidak ada atribut partai politik yang digunakan oleh organisasi relawan. Selain itu eksistensi relawan juga memberikan legitimasi kepada figur Joko Widodo sehingga dapat dinilai sebagai pemimpin yang memperjuangkan kepentingan rakyat, dan berjuang bersama rakyat. Kekuatan organisasi relawan ini menjadi kekuatan baru yang direspon oleh Joko Widodo ataupun mesin politik Joko Widodo. Hal ini membuat kekuatan politik Joko Widodo di DKI Jakarta semakin menunjang proses pemenangannya dalam Pemilihan Presiden 2014.

Artikel asli:
Populisme dan Klientelisme (Studi Mengenai Strategi Mobilisasi Politik Menggunakan Program Sosial Oleh Joko Widodo Pada Pemilihan Presiden 2014 di DKI Jakarta), oleh Alfredo Gustiar

Kabinet Rumah Pohon
KAPSTRA FISIPOL UGM
#ayoberkembangbersama
#ikipsdkdab #kapstra #fisipolugm[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Tentang Penulis

mm
Kapstra Fisipol UGM

@kapstra

Jelajah Kapstra

Taksonomi