Lingkaran Setan Tenaga Kerja Wanita dalam Perspektif Keadilan Gender

L

“For the record, feminism by definition is: “The belief that men and women should have equal rights and opportunities. It is the theory of the political, economic and social equality of the sexes. Men—I would like to take this opportunity to extend your formal invitation. Gender equality is your issue too.”  [1]

Kalimat diatas merupakan penggalan dari pidato Emma Watson pada 20 September 2014 di depan tamu undangan dan para petinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Emma Watson yang merupakan salah satu pemeran di film Harry Potter dan telah dikenal sebagai selebritis kelas dunia yang telah membintangi beberapa film dan diantaranya menjadi box office. Tetapi pada momen tersebut, membuktikan bahwa masalah kesetaraan gender merupakan masalah besar, tidak hanya beberapa orang saja yang terlibat dan seakan-akan bertanggung jawab akan masalah tersebut, tetapi seluruh warga dunia baik itu orang yang bekerja sebagai buruh sampai ke lapisan atas seperti selebritis merasakan akan seriusnya masalah ketidak-adilan gender ini.

Gender menjadi isu yang hangat dalam kurun waktu terakhir. Berbagai gerakan, kebijakan dan program seringkali mengangkat tentang keadilan gender. Untuk melangkah lebih jauh, perlu diketahui tentang arti gender itu sendiri. Konsep gender ialah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural (Fakih, 1996). Dari pengertian tersebut dapat dicermati bahwa gender bukan bersifat biologis ataupun sebuah “takdir tuhan” tetapi lebih kepada proses pemikiran masyarakat yang ajeg dan menjadikan pola pemikiran tersebut menjadi budaya sehingga bertansformasi menilai peran dan tingkah laku yang  baik dan buruk bagi laki-laki dan perempuan.

Keadilan gender sendiri lebih mengarah kepada perbuatan yang adil bagi perempuan maupun laki-laki. Berasal dari kata adil yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa keadilan gender ialah suatu perilaku atau perbuatan yang mana tidak ada pihak yang merasa dirugikan maupun diuntungkan di dalamnya.

Masalah keadilan gender  terjadi di berbagai negara dan salah satunya di Indonesia. Dengan jumlah penduduk berdasarkan data World Bank sebanyak 254, 5 Juta pada tahun 2011-2015 dan persebaran antara jumlah penduduk laki-laki dan wanita yang hampir seimbang meskipun lebih banyak laki-laki yakni perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan sekitar 1000 : 986 (statistik PTKPT) membuat isu gender semakin menarik untuk dicermati. Sebab dengan proporsi jumlah penduduk yang hampir sama tetapi masalah gender di Indonesia masih terjadi dan berbagai macam bentuknya.

Salah satu masalah krusial yang sering terjadi di Indonesia ialah masalah migrasi Internasional seperti Tenaga Kerja Wanita. Hal ini menjadi sebuah permasalahan sebab banyak TKW di luar negeri yang menjadi sasaran tindak kriminal. Tentunya dapat dilihat dari contoh kasus yang masih hangat terjadi yakni menimpa Rita, tenaga kerja wanita asal Ponorogo yang divonis hukuman mati di Malaysia akibat kedapatan membawa narkoba. Tentunya dalam tulisan ini tidak berfokus pada kasus tersebut, tetapi lebih mengarah kepada seringnya kasus yang menimpa pekerja wanita di luar negeri.

Kasus yang menimpa tenaga kerja wanita yang bekerja di luar negeri tentunya menjadi cerminan bahwa ada yang tidak baik-baik saja yang menimpa kepada mereka. Perlu dipertanyakan kembali seberapa besar akses pekerja wanita terhadap sumber pekerjaan di luar negeri? Apakah sama dengan para pekerja laki-laki? Dan seberapa layak kehidupan mereka sebagai buruh migran? Ataukah pekerja wanita hanya dijadikan sebagai sumber pendapatan negara tanpa diperhatikan hak-hak dan suara mereka? Lalu dometisasi pekerjaan apakah juga menimpa pada TKW Indonesia yang bekerja di luar negeri?

Tentunya menjadi penting dan menarik membahas realitas yang terjadi pada pekerja wanita indonesia yang bekerja di luar negeri dengan kenyataan seringkali permasalahan menimpa mereka. Oleh karena itu tujuan dari penulisan ini ialah untuk mengetahui realitas pekerja wanita di luar negeri dengan langkah analisis gender berdasar data dan fakta yang terjadi di lapangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa  tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Munculnya tenaga kerja wanita tentunya disebabkan oleh beberapa faktor, dan salah satunya ialah untuk membantu perekenomian keluarganya. Wanita terutama yang telah berkeluarga di pedesaan hampir sebagian besar membantu meringankan beban keuangan keluarga dengan turut bekerja. Pekerjaan disektor pertanian menjadi paling dominan yang dilakukan oleh wanita di pedesaan. Sebanyak 60% pekerjaan di sektor ini menjadi sumber penghasilan bagi Kepala Keluarga Laki-laki maupun Keluarga yang dikepalai oleh perempuan(PEKKA & SMERU, 2014). Tentunya menjadi alasan utama para migran wanita bekerja di luar negeri setelah banyak terjadi alih fungsi lahan yang terjadi di berbagai daerah pedesaan di Indonesia. Sebab dengan ketergantungan terhadap sektor agraris membuat para wanita/istri harus memutar otak menadapatkan pekerjaan lain. Dan yang paling memungkinkan ialah menjalani pekerjaan di luar negeri sebagai tenaga kerja wanita.

Faktor tersebut menjadi sebuah kenyataan bahwa akses pekerjaan di Indonesia antara laki-laki dan perempuan di Indonesia bermasalah. Penyebaran jenis-jenis pekerjaan di dalam negeri menjadi masalah sebab beberapa sektor hanya dikuasai oleh pria sehingga wanita memilih jalan pintas dengan bekerja menjadi buruh migran di negara lain.

Data persebaran pekerjaan di Indonesia yang diperoleh dari hasil hasil penelitian yang dilakukan SMERU dan PEKKA pada tahun 2014 diketahui bahwa persebaran pekerjaan mayoritas pada sektor pertanian. Kepala Keluarga Perempuan (KKP) maupun Kepala Keluarga Laki-laki (KKL) menjadikan sektor pertanian menjadi tumpuan hidupnya. Hal ini tentunya memperkuat pernyataan sebelumnya mengenai latar belakang perempuan menjadi migran. Kenyataan bahwa dengan realitas yang terjadi saat ini tentang sektor pertanian yang semakin terpingirkan dan seringkali dirugikan dengan regulasi pembangunan yang ada maka hal ini yang membuat sebagian besar perempuan menjadi tenaga kerja wanita.

Tentunya dari kenyataan diatas menyebabkan kuantitas dari Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri lebih banyak wanita dibandingkan laki-laki. Data terakhir pada tahun 2014 dengan jumlah TKI sebesar 429.872 dengan presentase perempuan 57% (243.629) dan laki-laki lebih kecil dengan presentase 43% (182.243) (data BNP2TKI, 2015).  Jumlah yang menunjukkan migran perempuan lebih dominan daripada migran laki-laki tidak berarti bahwa akses perempuan terhadap berbagai hal lebih diperhatikan dalam hal ini. Malah sebaliknya, dengan jumlah pekerja wanita yang lebih besar membuat posisi pekerja perempuan di luar negeri semakin mengenaskan. Hal ini dibuktikan dengan tingginya jumlah aduan yang datang dari Tenaga Kerja yang bekerja di luar negeri yang dihimpun oleh BNP2TKI dengan presentase jumlah aduan 18.420  (sejak 2011-2014)

Persebaran sektor pekerjaan tenaga kerja Indonesia juga kurang memperhatikan akses keadilan bagi wanita.  Pada data yang dihimpun oleh BNP2TKI masih terlihat betapa tingginya jumlah pekerjaan di sektor pekerjaan domestik, yakni sebesar 11.954 dari total 47.957  tenaga kerja wanita. Tidak hanya itu, bidang pekerjaan lain yang tentunya identic dengan trio stigma (dapur, sumur dan kasur) yang telah membudaya di Indonesia terhadap wanita juga sangat dominan menjadi sector pekerjaan tenaga kerja wanita di luar negeri.

Dari data BNP2TKI pula dapat dicerna bahwa pekerjaan domestik yang dilakoni oleh para tenaga kerja asal indonesia menjadi sebuah lumbung emas bagi negara.Tentunya disini tidak ada rasa keadilan yang diberikan negara kepada para tenaga kerja di Indonesia khsusunya wanita. Sebab alih-alih keluar dari jurang kesengsaraan dengan merantau dan mencoba mencari kehidupan di negara lain tetapi malah sebaliknya para tenaga kerja wanita menjadi korban kekerasan, penyiksaan, pelecehan bahkan pembunuhan. Lebih parah lagi dengan kenyataan tingginya sektor pekerjaan domestik yang ada membuat pelanggengan pekerjaan domestik lebih kuat lagi kepada wanita.

Tenaga kerja wanita sejatinya telah mengalami sebuah keadaan yang kurang elok dengan slogan yang dieluh-eluhkan pemerintah kepada mereka. Seringkali kita mendengar bahwa tenaga kerja wanita ataupun tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri merupakan pahlawan devisa negara. Dari slogan ini tentunya dapat ditangkap bahwa orientasi ekonomi seakan-akan menyelimuti keberangkatan Tenaga Kerja keluar negeri. Memang tidak salah dengan slogan yang selama ini seakan-akan menjadi branding instansi atau kementrian terkait dengan tenaga kerja. Tetapi menjadi sangat berdosa Negara ini apabila orientasi ekonomi dari slogan tersebut tidak dibarengi dengan perlindungan Hak Asasi Manusia setiap individu dan akses-akses terutama bagi pekerja wanita.

Sebab permasalahan yang dialami oleh para tenaga kerja wanita yang bekerja di luar negeri cukup banyak. Dan permasalahan tersebut tentunya sangat membunuh dan jauh dari rasa keadilan bagi wanita. Menurut laporan dan kajian yang dilakukan oleh Migrant Care yang dikenal sangat gencar memberikan perlindungan bagi migran Indonesia terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh para migran Indonesia di luar negeri, diantaranya yang menyangkut dengan ketidakadilan gender ialah:

  1. Instrumen MoU (Memorandum of Understanding) antara Indonesia dengan negara tujuan seringkali mengabaikan hak-hak asasi individu. Contoh saja MoU dengan Malaysia yang tidak memuat tentang aturan jam kerja, usia minimum, tidak menjelaskan hak-hak yang harus dilindungi dan juga larangan untuk berserikat. Lebih parah lagi MoU dengan Jepang seakan-akan menguatkan orientasi ekonomi yang dapat dilihat daalam skema IJEPA (Indonesia Japan Economic Partnership) yang terlihat mengabaikan hak-hak asasi manusia.
  2. Kebijakan dari dalam negeri yang sangat merugikan para pekerja. UU No.39 Tahun 2004 tidak menegaskan kewajiban negara memberikan perlindungan terhadap buruh migran, dan kembali terlihat bisnis oriented dengan memberikan mandat kepada pihak swasta untuk melindungi tenaga kerja. Masalah juga terjadi pada peraturan turunannya, yaitu Kepmen No 17/2015 tentang penghentian permanen pengiriman PRT migran ke Timur Tengah. Hal ini melanggar hak buruh migran yang sedemikian rupa telah dijamin dalam konvensi buruh migran.

Dari beberapa hasil kajian dari migrant care dapat disimpulkan bahwa selama ini para tenaga kerja yang bekerja di luar negeri jauh dari rasa keadilan, lebih khusus tentang hak-hak wanita. Permasalahan yang terjadi seringkali mengabaikan tentang hak-hak wanita seperti waktu maksimum bekerja. Padahal di Indonesia sendiri diatur tentang perempuan dan waktu kerja pada UU no 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pada pasal 76 ayat 1 disebutkan bahwa pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00-07.00. Tentunya dari satu pasal ini dapat dilihat jika dibandingkan dengan hasil kajian oleh migrant care bahwa negara telah menciderai Undang-Undang dengan tidak memperhatikan waktu maksimum dan usia minumum pekerja wanita.

Dapat disimpulkan bahwa selama ini tenaga kerja wanita Indonesia mengalami ketidakadilan dalam kaitannya dengan konteks keadilan gender. Ketidakadilan tersebut jika merujuk pada analisis gender Mansour Fakih dalam bukunya bahwa masalah gender yang dialami oleh TKW sama halnya dengan contoh manifestasi ketidakadilan yang diuraikan dalam buku tersebut. Diantaranya ialah :

  1. Marginalisasi (pemiskinan wanita). Hal ini dapat dilihat dari latar belakang perempuan menjadi TKW yakni rata-rata disebabkan oleh hilangnya sebagian besar lapangan pekerjaan mereka di pedesaan akibat arus kapitalisme.
  2. Subordinasi terhadap perempuan dapat dilihat susahnya sektor-sektor pekerjaan tertentu untuk mempekerjakan wanita.
  3. Kekerasan (violence) yang didapat oleh tenaga kerja wanita selama bekerja. kekerasan tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga kekerasan dalam bentuk lain seperti seksual dan psikis. Terdapat pula kekerasan yang tidak langsung seperti waktu kerja yang tidak manusiawi.
  4. Ketidakadilan lainnya ialah dapat dilihat dari wanita dalam kaitannya dengan tenaga kerja wanita hanya dijadikan sebagai “lumbung” ekonomi negara dan kurang diperhatikan akan hak-haknya sebagai warga negara maupun sebagai perempuan.

REFERENSI

Agustina, Dewi (Editor). 2016. Jokowi Utus Mantan Kapolri Urus Kasus Rita, TKW yang Divonis Hukuman Gantung di Malaysia. [Online] Available at http://www.tribunnews.com/nasional/2016/06/03/jokowi-utus-mantan-kapolri-urus-kasus-rita-tkw-yang-divonis-hukuman-gantung-di-malaysia. Diakses pada 3 Juni 2016

BNP2TKI. 2015. Crisis Center BNP2TKI Selesaikan 66,54 Persen Layanan Pengaduan. [Online] Available at http://www.bnp2tki.go.id/read/9758/Crisis-Center-BNP2TKI-Selesaikan-6654-Persen-Layanan-Pengaduan-. Diakses pada 4 Juni 2016

BNP2TKI. 2015. Data Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Jakarta: Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi.

Fakih, Mansour. 1996. Analisis Gender & Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL. Diakses pada 2 Juni 2016

http://kbbi.web.id/adil. Diakses pada 2 Juni 2016

http://statistik.ptkpt.net/_a.php?_a=area&info1=4. Diakses pada 2 Juni 2016

MigrantCare. 2016. Kebijakan Migrasi Tenaga Kerja Di Indonesia Nir HAM. [Online] Available at http://migrantcare.net/2016/03/07/kebijakan-migrasi-tenaga-kerja-di-indonesia-nir-ham/. Diakses pada 4 Juni 2016

PEKKA & SMERU. 2014. Menguak Keberadaan dan Kehidupan Perempuan Kepala Keluarga: Laporan Hasil Sistem Pemantauan Kesejahteraan Berbasis Komunitas (SPKBK-PEKKA). Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU, pp 33-38

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 25 Maret 2003. Jakarta [Online] Available at https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/64764/71554/F1102622842/IDN64764.pdf. Diakses pada 3 Juni 2016

[1] Pidato tersebut dalam rangka membahas tentang keseteraan gender dan juga sebagai langkah kampanye HeforShe (selengkapnya pidato tersebut dapat dilihat di https://www.youtube.com/watch?v=Q0Dg226G2Z8)


Penulis:
Muhammad Farid Budiono
Presiden Kapstra 2017
Mahasiswa S1 Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Gadjah Mada
2015

Tentang Penulis

mm
Kapstra Fisipol UGM
mm oleh Kapstra Fisipol UGM

@kapstra

Jelajah Kapstra

Taksonomi